Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Pemerintah di Indonesia

Buku ini mengangkat isu krusial mengenai maraknya kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat pemerintah di Indonesia. Dalam semangat pemberantasan korupsi, banyak kebijakan yang sejatinya dibuat untuk kepentingan publik justru berujung pada proses pidana. Kondisi ini menimbulkan ketakutan dalam pengambilan keputusan, menghambat inovasi, dan melemahkan efektivitas pemerintahan.

Melalui pendekatan hukum, teori kebijakan publik, serta berbagai studi kasus, buku ini mengulas batas tipis antara kegagalan dan kebijakan, peran diskresi, iktikad baik, dan kepentingan umum sebagai unsur penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menilai kebijakan pejabat publik.

Sebagai kontribusi bagi penguatan sistem hukum dan birokrasi yang sehat, buku ini menawarkan perspektif kritis dan rekomendasi untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam menilai kebijakan, serta mendorong terciptanya keberanian bertindak bagi pejabat yang berpihak pada rakyat dan negara.

“Negara membutuhkan pejabat yang berani membuat kebijakan. Namun, kebijakan untuk rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai kejahatan.”